Menteri Keuangan Rumuskan Rencana Indonesia Menjadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas ,
Indonesia, sejak merdeka masih berlabelkan negara berkembang.
Meskipun demikian, di tingkat Asia Tenggara, Indonesia dianggap sebagai negara maju.
Akan tetapi, itu saja tidak cukup, untuk dapat bersaing di tingkat ASEAN dan juga dunia, dibutuhkan kekuatan yang lebih banyak.
Salah satunya adalah  kekuatan dari sisi ekonomi.

Menyusun Rencana Menjadi Negara Maju

Salah satu impian Indonesia sejak dulu hingga sekarang adalah menjadi negara maju, mengejar ketertinggalan paska kemerdekaan.
Segala upaya dilaksanakan dari sisi ekonomi ada upaya pembangunan infrastruktur fisik maupun mental.
Pembangunan infrastruktur digunakan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa.
Sementara dalam pembangunan mental didoronglah pendidikan yang terbaik untuk meningkatkan sumber daya manusia indonesia menjadi sosok yang mampu untuk bersaing di tingkat internasional.
Dengan dua kekuatan tersebut, diharapkan Indonesia perlahan-lahan dapat tumbuh menjadi negara maju bersaing di hadapan negara maju lainnya.

Menteri Keuangan Merumuskan Sistem

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada rapat kabinet pada hari Rabu, 20 Maret 2019  bahwa Indonesia sedang menyusun rencana untuk menjadi negara berpendapatan menengah ke atas.
Pendapatan tersebut disasar sebagai salah satu rencana jangka panjang guna memastikan indonesia memiliki pendapatan yang kokoh sehingga tidak mudah goyah ketika terjadi inflasi dunia.
“Kami baru saja menyajikan tantangan pembangunan kami […] bagi Indonesia untuk meningkatkan diri dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara, 22 Maret 2019.
Dalam pertemuan tersebut, ia menjabarkan kebijakan makro ekonomi dan fiskal dasar untuk tahun 2020 di depan pemegang kebijakan inti.
Di dalam pertemuan itu hadir Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan anggota Kabinet.
 
Dia mengatakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah mempresentasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).
Ketiganya akan menjadi dasar untuk merumuskan anggaran negara tahun 2020.
 

Fokus Pada Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masalah yang dibahas fokus pada pengembangan sumber daya manusia.
Sektor lainnya yang turut masuk ke dalam fokus utama ialah pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial hingga program kejuruan.
Program terakhir khusus dibuat bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan mereka.
“Tapi itu masih dalam tahap awal. Jadi kami hanya berbicara tentang arah yang harus diambil, ”kata menteri.

Tujuan Penciptaan SDM yang Mumpuni

Tujuan dari menciptakan sumber daya manusia sangat jelas, karena mereka adalah fondasi dan sekaligus penggerak ekonomi negara.
SDM adalah faktor utama untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, tambah Sri Mulyani.
Dia mengatakan untuk meningkatkan daya saing, pemerintah juga akan menemukan cara untuk mendorong sektor manufaktur.
Sektor tersebut akan dibuat dapat membantu menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang.
Dengan adanya keseimbangan diharapkan dapat membantu meningkatkan ekspor untuk mengurangi defisit perdagangan negara.
Sri Mulyani menambahkan bahwa konsep yang lebih terperinci akan dipresentasikan pada pertemuan Kabinet berikutnya.
Langkah itu akan diambil sebelum pemerintah merumuskan item-item dasar untuk rancangan anggaran negara tahun 2020.
Setelah itu, rencana tersebut kemudian akan dipresentasikan di Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Mei 2019.

Perkembangan Paska Pemilu

Belum diketahui apakah rencana tersebut akan diundur paska Pemilu di bulan April 2019 nanti.
Pastinya akan ada sedikit gejolak, namun kita layak berharap tidak akan ada halangan yang berarti untuk melanjutkan rencana ini.
Setelah mendengar berita di atas, bagaimana menurut anda?
 

Indonesia Ingin Mengurangi Kepemilikan Obligasi di Orang Asing

Aksi mempertahankan kestabilan keuangan negara memang sulit dilakukan.
Dibutuhkan konsentrasi penuh dan pemahaman akan perubahan ekonomi global yang berjalan secara dinamis.
Indonesia, yang diliputi oleh aksi jual pasar negara berkembang global, ingin mengurangi separuh kepemilikan asing atas obligasi negara.
Ambisis ini ingin dapat dilakukan dalam waktu lima tahun karena pemerintah berupaya melindungi asetnya dari guncangan eksternal.

Kerja Keras Kementerian Keuangan

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang berupaya untuk menurunkan jumlah obligasi pemerintah yang dimiliki oleh dana luar negeri menjadi 20 persen dari hampir 38 persen.
Seperti dikutip dari Jakarta post, Scenaider Siahaan, direktur portofolio utang dan strategi di kementerian, mengatakan pemerintah Indonesia hendak mengurangi kepemilikan obligasi di tangan orang asing.
Dengan adanya investor asing yang masih gelisah mempertimbangkan tentang menempatkan uang mereka ke pasar negara berkembang.
Maka, pemerintah menganggap itu sebagai waktu yang ideal untuk memperluas kepemilikan domestik.
Pada saat inilah, Indonesia lebih ingin orang Indonesia sendiri yang memiliki saham obligasi untuk Indonesia.

Terpengaruh Asing

Kebijakan ini diputuskan menyusul kondisi Indonesia yang telah menjadi salah satu pasar negara berkembang yang paling terpukul di Asia karena ketergantungannya pada arus masuk asing.
Arus itu digunakan untuk membiayai defisit transaksi berjalan dan defisit anggarannya.
Kepemilikan lepas pantai atas obligasi-nya mencapai puncaknya di bawah 42 persen pada Januari.
Hal itu terjadi sebelum aksi jual dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan dolar yang lebih kuat.
Gunjangan ini terjadi karena, menurut data Kementerian Keuangan, Investor luar negeri memegang 845,8 triliun rupiah sekitar $ 58 miliar obligasi Indonesia.

Pelemahan Rupiah

Kondisi itu memicu pelemahan rupiah lebih dari 7 persen terhadap dolar di tahun 2019.
Kondisi ini memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga empat kali sejak pertengahan Mei dan meningkatkan intervensi di pasar valuta asing.
Hal itu juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan para menteri untuk mengambil langkah-langkah jangka panjang untuk mengatasi defisit neraca berjalan.
Dihasilkanlah sebuah keputusan Menteri Keuangan ingin memangkas setengah kepemilikan asing sehingga hanya akan mencapai sekitar 20 persen dalam lima tahun ke depan.
Untuk penerbitan obligasi baru tahun depan, pemerintah berencana untuk mempertahankan sekitar 70 persen hingga 75 persen dalam bentuk utang mata uang lokal.
Yang artinya, diharapkan obligasi Indonesia berada di tangan orang lokal.

Tidak Mudah Menutunkan Ketergantungan pada Dana Asing

Keputusan Menteri Keuangan tersebut tentu saja mendapatkan dukungan dari banyak pihak.
Meskipun menurut Myrdal Gunarto menurunkan ketergantungan pada dana asing tidak akan mudah karena pasar lokal tidak cukup dalam untuk menyerap pasokan sekuritas yang begitu besar.
Ekonom dari PT Maybank Indonesia di Jakarta itu mengatakan pemerintah dan bank sentral harus bekerja sama untuk menghadapi dampak langkah tersebut terhadap rupiah.
Di samping itu pemangku kepentingan domestik seperti pemerintah, Bank Indonesia, dana pensiun, bank dan lembaga keuangan lokal harus memiliki likuiditas yang cukup.
Mereka harus mampu untuk menggantikan porsi asing yang sangat besar itu.

Butuh Kerja Keras

Langkah ini akan menjadi kerja keras karena harus ada penciptaan transaksi uang dari kegiatan ekonomi domestik untuk memastikan likuiditas yang dicita-citakan.
Demikian, informasi mengenai kabar terbaru kebijakan Menteri Keuangan untuk menstabilkan ekonomi Indonesia.
Ditegaskan dalam artikel tersebut di atas, untuk mencapai cita-cita tidak bergantung pada asing dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.
Bahkan termasuk rakyat sebagai pengguna mata uang rupiah, diharapkan lebih banyak melakukan transaksi dengan mata uang lokal daripada dolar dan lain-lain.

Australia Menandatangani Kesepatakan Perdagangan Bebas dengan Indonesia

Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Australia akhirnya ditandatangani setelah penundaan selama berbulan-bulan.
Meski demikian, dikabarkan hal ini masih memiliki satu hambatan terakhir yang seharusnya bisa segera terselesaikan.
Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Australia telah dipuji oleh dunia internasional sebagai sinyal tepat waktu kepada dunia tentang pentingnya perdagangan bebas.
Pemimpin Partai Buruh, Bill Shorten, berjanji untuk mempelajari rincian kesepakatan itu karena partainya menimbang apakah akan mendukungnya di parlemen.
Pemimpin oposisi itu mengatakan Partai Buruh “dibuang secara positif” ke arah pakta perdagangan.
Hal ini harus diratifikasi oleh parlemen setelah pertemuan formal dan penyelidikan oleh komite perjanjian.
“Kami harus mempelajari detailnya, seperti yang selalu Anda lakukan – kami ingin memastikan bahwa Australia diprioritaskan – tetapi kami sangat positif dari apa yang telah kami lihat sejauh ini,” kata Shorten kepada wartawan di Melbourne, dikutip dari news.au.com.

Perjanjian Besar Indonesia dan Australia

Penandatanganan kesepatakan perdagangan bebas Australia dengan Indonesia ini merupakan perjanjian besar pertama yang dilakukan Indonesia dengan negara tersebut.
Perjanjian ini juga memungkinkan sebuah pabrik dan hasil industri milik Australia dapat didistribusikan ke Indonesia.
Sebaliknya, dengan perjanjian ini Indonesia juga dapat mendistribusikan barang dan jasanya ke Australia.
Kelak akan ada daging beku Australia, sapi hidup, biji-bijian, susu, jeruk dan baja dapat diedarkan di pasar Indonesia dan akan bersaing dengan produk lokal.
Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengatakan kesepakatan itu akan menghilangkan tarif bea cukai sekitar 94 persen.
Dewan Bisnis Australia dan Federasi Petani Nasional sama-sama merayakan kesepakatan perdagangan yang dinilai menguntungkan kedua belah pihak ini.

Perjanjian Penting Bagi Indonesia

Menurut Kedua Dewan Bisnis Australia, Jennifer Westacott Ini adalah perjanjian penting bagi negara berkembang besar seperti Indonesia.
Perjanjian ini juga menunjukkan komitmen Australia dan Indonesia terhadap perdagangan global berbasis peraturan.

Kekhawatiran Serikat Pekerja

Meski disebut memiliki banyak keuntungan, serikat pekerja khawatir hal itu akan memberi dampak buruk bagi Australia dan Indonesia.
Perjanjian ini kemungkinan akan berdampak memberikan pintu untuk mengeksploitasi pekerja Indonesia dan merusak kedaulatan nasional.
Serikat pekerja menyebut kesepakatan ini bisa dijadikan “kesempatan” yang menguntungkan pemegang visa sementara.
Sementara ketua serikat pekerja manufaktur mengatakan tidak ada bukti substantif bahwa kesepakatan itu akan menguntungkan pekerja Australia untuk mengeksploitasi Indonesia.
Mr Shorten mengatakan serikat pekerja berhak atas pandangan mereka, tetapi dia akan melihat keuntungan yang lebih besar di kedua belah pihak.

Tentang Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor.
Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara.
Kedua negara telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan.
Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota dari perjanjian perdagangan multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal, seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor.
Pemerintah juga dapat membatasi perdagangan bebas untuk membatasi ekspor sumber daya alam.
Hambatan lain yang dapat menghambat perdagangan termasuk kuota impor, pajak, dan hambatan non-tarif seperti undang-undang peraturan.
 
Sumber – Sumber Keuangan UKM
 

Fitur perdagangan bebas

Kebijakan perdagangan bebas pada umumnya mempromosikan perdagangan barang tanpa pajak.
Di sini juga akan terjadi perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya.
Tidak adanya kebijakan “trade-distorting” seperti pajak, subsidi, peraturan, atau hukum yang memberikan keuntungan untuk perusahaan, rumah tangga, atau faktor-faktor produksi.
Dalam perdagangan bebas skses ke pasar dan akses informasi pasar tidak diatur
Demikian yang perlu anda ketahui tentang masa depan perekonomian indonesia yang termasuk ke dalam transaksi keuangan di zona perdagangan bebas.

You May Also Like